(Kontributor Vivisualiterasi)
Menuai Untung Di Tengah Polemik
Ramadan bulan mulia yang di nanti umat muslim seluruh dunia. Bulan penuh rahmat dan ampunan yang seharusnya bisa menjadi momen ibadah yang sempurna. Namun sekali lagi masyarakat harus menghadapi kenyataan sulitnya pemenuhan hajat hidup dengan harga bahan pangan yang melambung tiap jelang ramadhan.
Sudah menjadi tradisi, begitulah penilaian masyarakat mengenai opini kenaikan bahan pokok menjelang ramadan. Sebagaimana kebiasaan tahun tahun sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya menjaga ketersediaan pangan tetap stabil jelang Ramadhan. Namun pada faktanya hal ini belum mampu mencegah kenaikan harga bahan pokok, terlebih pasca keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12% meski dengan catatan kenaikan hanya pada produk tertentu. Namun sebagaimana hukum dalam ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada pendapatan pajak maka secara otomatis akan berdampak pula pada sektor selainnya.
Indonesia merupakan wilayah yang di karuniai Allah dengan kesuburan. Tidak hanya tanahnya, laut Indonesia kaya akan sumber makanan melimpah. Teramat menyedihkan kesuburan dan kekayaan alam Indonesia belum menjadikan penduduknya makmur sebab penyimpangan yang tersistem. Perilaku buruk penguasa yang terjalin mesra dengan pengusaha serakah. meniscayakan kesenjangan sosial kian nyata. Sedangkan kelangkaan dan kenaikan bahan pokok hanya salah satu dampak dari lemahnya sistem menangani kecurangan pasar. Yang mana hal itu menjadi nutrisi bagi importir nakal atas dukungan kebijakan yang sejak awal di desain menguntungkan para pengusaha dan penguasa sekaligus pengusaha. Dengan segala cara termasuk dalih cuaca yang kurang mendukung keabsahan perilaku buruk para pejabat yang menuai keuntungan di tengah polemik.
Penyebab Utama
Selain pengaruh cuaca kenaikan harga pokok jelang ramadan juga di sebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah meningkatnya permintaan pasar namun minim ketersediaan, adanya kartel makanan atau penguasaan pasar oleh beberapa gabungan suplier, serta sistem pendistribusian yang rumit dan tidak efektif. Permasalahan sistem inilah yang menjadi penyebab utama terpeliharanya permasalahan dan berulang dari tahun ke tahun. Sedangkan peran pemerintah yang harusnya mampu menjamin kebutuhan pokok rakyat justru abai serta tunduk pada mekanisme curang kartel makanan.
Kesan lepas tangan dari pemerintah semakin nyata dengan tiadanya tindak pencegahan dan sanksi tegas para suplier curang penimbun makanan. Tindak tegas penguasa nyatanya hanya pada yang lemah. Sementara angan-angan ketahanan pangan nasional hanya berupa isapan jempol pemanis kampanye. Makin nyata bobroknya aturan sistem kapitalisme dengan asas sekulerisme yang menentang peranan agama dalam mengatur masyarakat. Walhasil, meski mayoritas penduduk beragama Islam dan mengakui kesempurnaan Islam, namun hanya memfungsikannya pada ruang ibadah ruhiyah bukan ranah politik. Meski sejatinya kesempurnaan Islam dalam segala aspek termasuk perihal ketahanan pangan telah terbukti dalam catatan sejarah.
Kontrol Pangan Dalam Sistem Islam
Ri'ayah suunil ummah atau mengurusi urusan umat dalam Islam senantiasa terkoneksi dengan keberadaan Allah. Islam mengarahkan pengurusan rakyat haruslah sesuai dengan aturan Allah Al-Mudabbir. Kewenangan pejabat terkait kontrol dalam berbagai aspek bebas dari segala intervensi. Daulah Islam menjaga ketersediaan pangan tercukupi secara mandiri. Pengelolaan lahan secara maksimal dengan memfungsikan lahan mati, memberi kemudahan bagi petani memperoleh kebutuhan pertanian dan kebijakan impor yang hanya di lakukan saat kebutuhan pangan dalam negeri benar benar tidak mencukupi. Pemerintah dalam sistem Islam akan memilah produk impor agar sesuai syarak. Aturan Islam yang di terapkan secara kaffah mampu membangun perilaku jujur dalam diri individu masyarakat, menjauhkan dari budaya konsumtif. Kemudahan yang di jamin oleh daulah mampu mewujudkan kemandirian suplai makanan di tiap daerah.
Kemandirian pangan di masing masing luas wilayah daulah memungkinkan pendistribusian yang mudah dan efektif. Pejabat yang jujur dan ikhlas sebab akidah yang kokoh jauh dari perilaku menumpuk harta. Masyarakat Islami yang lahir dari akidah islam sebagai dasar daulah menumbuhkan perilaku jujur saat beraktifitas dan berjalan sesuai ketentuan syarak apapun profesi yang mereka geluti. Pengawasan penuh negara akan dapat meminimalisir perilaku curang penimbunan bahan pokok jelang ramadan. Pejabat yang ikhlas akan memfokuskan diri pada amanah secara penuh karena kesadaran akan hubungan dengan Allah.SWT.
Andai kita mau bercermin sejenak tentang bagaimana keimanan para sahabat dan betapa beberapa diantaranya bahkan pingsan ketika mendengar bahwa di pundaknya akan memikul beban kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda:
"Telah ditampakkan pada diriku tiga golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka, yaitu seorang pemimpin yang berbuat durhaka, orang kaya yang tidak mau menunaikan hak-hak Allah, dan orang miskin yang congkak." (HR Ibnu Hibban dan 'Uyainah)
Nyata kiranya hadis tersebut menjadi pengingat bahwa amanah kekuasaan senantiasa terkait dengan ketakwaan. Durhaka terhadap amanah adalah juga durhaka terhadap Allah SWT. Wallahu a'lambishowwab. [PUT]
0 Komentar