DANANTARA: DANA SEGAR OLIGARKI, WAJAH NYATA KAPITALISME!

Oleh Iin Ummu Athif

(Aktivis Dakwah Nisa Morowali)

Vivisualiterasi.com-Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/02). Prabowo menegaskan Danantara Indonesia akan dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan "harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia."(umj.ac.id, 25/2/2025)

Sebagai langkah awal, Prabowo berkata dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan digelontorkan untuk Danantara Indonesia. "Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi dan belanja-belanja kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, di investasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional," kata Prabowo. Apa arti nama Danantara? Danantara merupakan singkatan Daya Anagata Nusantara. Menurut Presiden Prabowo, "Daya" berarti energi atau kekuatan, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" yang merujuk pada Indonesia.

"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia," kata Prabowo dalam keterangan pada Senin (17/2).

Efesiensi Salah Prioritas 

Pemerintah memilih untuk menyuntikkan dana ke Danantara yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur dan investasi besar. Sementara itu, sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar melalui Kementerian PU (Pekerjaan Umum), justru mengalami pemangkasan anggaran yang besar. Padahal, sektor-sektor ini tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, melainkan juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor ini dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. 

Makin terlihat prioritas pemerintah yang lebih memilih investasi di sektor keuangan daripada mendukung penuh sektor yang melayani hajat hidup masyarakat banyak terlihat dalam Kemenkeu 2026, program prioritas pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan dan pertahanan keamanan. Sedangkan pendidikan dan kesehatan hanya diletakkan sebagai prioritas pendukung. 

Desain ekonomi kapitalisme

 

Desain ekonomi yang nampaknya sedang disiapkan adalah konsep kapitalisme negara dengan mengusung ekonomi kerakyatan namun dengan tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi pendukungnya. Maka pembentukan Danantara adalah langkah untuk optimalisasi modal dan aset BUMN seperti halnya Cina dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Maka aktor yang menikmati Danantara adalah para oligarki seperti yang terlihat dari jajaran petinggi Danantara.

Modal raksasa ini adalah adalah uang rakyat, yang akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Mulai dari penarik investasi asing maupun sebagai modal investasi Indonesia di luar negeri. Atau investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. Maka uang Danantara akan di nikmati oleh para oligarki minerba dan sawit agar mereka bisa semakin melakukan ekspansi bisnisnya di pasar global. Jika investasi gagal, maka uang rakyat hilang dan tak mungkin kembali.

Investasi asing, merupakan mekanisme pembagunan yang keliru. Secara filosofis ekonomi, kapitalisme adalah alat penjajahan ekonomi. Ada dua alat yang digunakan negara kapitalis, yakni utang dan investasi. Melalui investasi, investor swasta bisa meraup keuntungan luar biasa dari SDA, sedangkan lahan rakyat dirampas , dapat menimbulkan banjir ketika musim hujan datang ataupun dampak pencemaran lingkungan. Problem kemiskinan yang melanda bukan karena minimnya, melainkan dampak dari investasi asing yang menyebabkan rakyat menjadi miskin karena tercipta kesenjangan ekonomi yang luar biasa yang mana sumber daya ekonomi di kuasai oleh swasta baik asing maupun lokal melalui investasi.

Sistem ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengelola harta rakyat untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk investasi. Didalam daulah khilafah Islam, yakni departemen kemaslahatan rakyat, yang bertugas memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi dan terlayani tanpa terkecuali. Pendanaan atas pelayanan kebutuhan rakyat sepenuhnya dibiayai oleh negara melalui baitulmal, dari harta rakyat yang dikumpulkan dan dikelola sesuai syariat Islam.

 

Islam memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan pengelolaannya. Islam memiliki sistem ekonomi yang telah menentukan tata cara pengelolaannya serta siapa yang berhak mengelola, juga hasilnya yang jelas karena memiliki target tujuan penerima kebijakan. Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu per individu.

Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam. Semua akan terwujud dalam bangunan Khilafah Islamiyah. Rasulullah saw. Telah mengatur urusan kemaslahatan bagi kaum muslim. Beliau Saw menugaskan para sahabat untuk mengelola keuangan negara untuk kebutuhan rakyat baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun kesejahteraan umum.

Rasulullah pernah menetapkan lebar jalan adalah tujuh hasta ketika terjadi perselisihan. Imam Bukhari telah menuturkan riwayat dari abu Hurairah, " Rasulullah saw telah memutuskan bahwa jika mereka berselisih mengenai jalan, maka lebarnya tujuh hasta." Beliau Saw juga mengatur perairan , " wahai Jubair, Airi tanahmu, lalu alirkan kepada tetanggamu."(HR Bukhari - Muslim).

Demikian Islam mengatur hajat hidup manusia berdasarkan aturan dari pencipta manusia. Ini semua dapat terealisasi jika diterapkan dengan standar sistem Islam dalam institusi negara. Wallahu a'lam bisshowab.