BANJIR HADIR TAK BISA DIUSIR

Oleh Irohima

(Kontributor Vivisualiterasi Media)

Vivisualiterasi.com-Banjir kembali melanda, alih-alih mencari solusi yang paripurna kita justru kerap menyalahkan alam dan mengkambinghitamkan hujan. Padahal bencana banjir yang sering terjadi merupakan bukti buruknya tata kelola dan juga keserakahan manusia.

Pekan lalu, wilayah Jabodetabek dilanda banjir, ribuan rumah di puluhan kompleks perumahan dan pemukiman warga terendam air bahkan sampai ada yang setinggi atap rumah. Tak hanya perumahan penduduk yang sederhana yang tiap tahun menjadi langganan banjir, kali ini, perumahan mewah di beberapa pemukiman elit tak luput dari genangan air. Banjir di wilayah Jabodetabek juga menyebabkan ribuan toko ritel tutup, beberapa tempat usaha terpaksa meliburkan pekerjanya dan 114 gedung sekolah di Bekasi yang mengalami kerusakan, serta kemacetan yang luar biasa. Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyebutkan bahwa potensi kerugian ekonomi dari bencana banjir ini ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun.(Kontan.co.id, 07/03/2025)

Pemicu banjir di wilayah Jabodetabek selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, faktor lain yang ikut memicu banjir menurut Yus Budiono, Peneliti Ahli Madya dari Pusar Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut dan fenomena cuaca ekstrem. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menuding proyek pembukaan lahan 20 juta hektare hutan sebagai lahan pangan, energi dan air adalah pemicu banjir di wilayah Jabodetabek.

Tren banjir di wilayah Jabodetabek ataupun wilayah lain di Indonesia telah membuat masyarakat kecewa. Tiga hari setelah wilayah Jabodetabek dilanda banjir, warga yang terdampak meluapkan kekesalannya karena pemerintah dianggap tidak serius dalam menangani persoalan ini hingga kejadian banjir terus saja berulang. Seperti yang terjadi pada keluarga Happy (32), yang mengaku telah beberapa kali  menjadi korban banjir selama 11 tahun tinggal di Pekayon, Bekasi Selatan, kerugian yang dialami keluarganya terbilang tak sedikit, bisa diperkirakan mencapai Rp50 juta – Rp100 juta setiap terjadi banjir. (BBC News Indonesia, 06/03/2025)

Bencana banjir yang kerap menghampiri negeri ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi lebih kepada problem sistemis. Dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini, setiap kebijakan yang berparadigma kapitalistik cenderung menghantarkan pada konsep pembangunan yang memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada kesejahteraan sosial dan lingkungan serta keselamatan manusia. Oleh karena itu, upaya mitigasi menjadi lemah hingga membuat bencana banjir menjadi sulit untuk dicegah.

Karena prioritas utama sistem kapitalisme adalah profit, ditambah minimnya peran negara dalam regulasi dan pengawasan, terkadang membuat perusahaan bebas mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan  dan mengabaikan standar lingkungan dan keselamatan. Bisa kita saksikan saat ini, betapa maraknya praktik alih fungsi lahan, tak heran jika bencana banjir menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana kita tidak mengalami banjir jika daerah resapan air yang berfungsi menampung air dan mengurangi risiko banjir disulap menjadi perumahan, gedung perkantoran, pabrik dan lain sebagainya.

Maraknya bencana banjir tiap tahunnya menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme dengan segala kebijakannya telah gagal memberikan penyelesaian yang efektif dan solutif. Adalah sebuah pilihan yang tidak bijak jika terus bertahan mempertahankan sistem kapitalisme yang akan membuat kita tenggelam dan karam. Sebagai manusia yang beriman serta memiliki akal, mencari solusi adalah sebuah kewajiban, dan yang menjadi satu-satunya solusi adalah kembali kepada sistem Islam.

Dalam Islam, kesesuaian syariat Islam dan terwujudnya kemaslahatan umat adalah acuan dalam kebijakan pembangunan. Paradigma pembangunan dalam Islam akan menjaga keseimbangan lingkungan serta keselamatan manusia. Pelaksanaan pembangunan tidak terfokus hanya pada profit tapi untuk kepentingan dan memudahkan kehidupan umat.

Negara dalam Islam akan mengatur dan menentukan kawasan yang sesuai dan aman untuk dijadikan pemukiman, perkantoran, kawasan industri, lahan pertanian, hutan dan lain sebagainya. Kawasan industri dan pertambangan akan dijauhkan dari pemukiman karena rawan bagi masyarakat, di sisi lain, fasilitas publik seperti sekolah, jalan, pasar, rumah sakit akan dibangun dengan memperhatikan kemudahan akses bagi masyarakat. Sumber daya alam akan dieksploitasi secara bijak tanpa merusak ekosistem dan lingkungan serta mengganggu masyarakat. 

Penerapan paradigma pembangunan yang didasarkan pada syariat dan kemaslahatan umat telah terbukti mampu membuat negara dalam Islam memiliki kota-kota yang tak hanya nyaman dan aman tapi juga menjadi pusat politik pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan serta pusat pembelajaran ilmu agama. Tata kota yang baik dan strategis juga membuat negara Islam menjadi simbol peradaban gemilang. Selain itu, untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, negara dalam Islam akan menerapkan konsep Hima, yaitu sebuah konsep melindungi sebuah kawasan dengan mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk mengambil apapun di kawasan tersebut.

Dengan Islam, eksploitasi ugal-ugalan yang menyebabkan kerusakan alam dan membahayakan keselamatan akan dapat diredam bahkan dihentikan. Dengan Islam pula, banjir tidak akan menjadi sebuah bencana yang selalu mengkambinghitamkan hujan. Wallahua'lam bishawab.[AR]