(Aktivis Dakwah Kampus)
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin melontarkan usulan baru dengan mengatakan agar dana para koruptor yang selama ini banyak disimpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG (viva, 16/1/2025).
Selain adanya kekurangan anggaran MBG, ternyata program ini juga menjadi penyebab keracunan beberapa anak di SDN Dukuh 03 Sidoarjo. Diberitakan, terdapat 40 anak mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG. Menurut pengakuan siswa, terdapat bau ayam yang sudah basi yang disajikan. (tirto.id, 17/1/2025)
Banyaknya permasalahan terkait program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketidakseriusan negara dalam mengurusi persoalan rakyat. Bahkan laporan terkait kurangnya pendanaan MBG, keracunan siswa di sekolah, dan permasalahan MBG lain nampaknya hanya dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat. Bisa dikatakan ini merupakan pencitraan belaka.
Munculnya Program MBG ini yang merupakan program unggulan presiden yang bertujuan untuk mewujudkan masalah stunting dan gizi buruk. Namun nampaknya program ini tidak menjadi solusi untuk perbaikan gizi anak negeri ini. Sebenarnya, gizi buruk dan stunting ini merupakan permasalahan cabang dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Jika ditelusuri, betapa banyak masyarakat Indonesia yang berada dalam kemiskinan yang amat sangat mengenaskan.
Jika ditelusuri lagi, dari segi porsi makanan, MBG ini juga tidak akan memenuhi gizi anak hanya dengan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan Rp. 15.000 per porsi menjadi Rp. 10.000 per porsi. Pertanyaannya, apakah cukup dengan dana demikian bisa mencegah stunting dan gizi buruk? Di saat harga semua kebutuhan pokok meroket naik, yang seharusnya MBG ini menjadi harapan orang tua agar anaknya bisa makan bergizi tapi justru biayanya malah dipangkas. Ketidakcukupan pendanaan MBG ini juga berpeluang untuk mendatangkan para investor asing dari luar untuk memberikan pendanaan bagi MBG. Artinya, negara juga akan menambah hutang ke luar negeri yang pada akhirnya rakyatlah yang dijadikan sasaran empuk untuk membayar semua hutang yang dipinjam negara. Alhasil, inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang tidak mempunyai sumber dana pemasukan yang tetap.
Solusi Islam
Islam menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak akan menjadi stunting dan semua anak akan terpenuhi gizinya. Agar terpenuhinya gizi masyarakat, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Negara memastikan setiap kepala keluarga mampu menafkahi keluarganya dengan penghasilan yang cukup. Untuk itu, negara tidak akan memprivatisasi semua hal yang termasuk pada kepemilikan umum, seperti hutan, air, tambang, batubara, laut, dan sebagainya. Negara juga akan memberikan pelatihan-pelatihan (training) kepada rakyat secara gratis untuk mengembangkan keterampilannya sehingga mampu menjadi pekerja yang handal.
Bagi para Ibu, negara akan memberikan kualitas dan harga makanan pokok yang terjangkau yang dapat dipastikan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Negara tidak akan menzalimi rakyatnya dengan mematok harga yang tinggi yang membuat rakyat berakhir mati kelaparan. Negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat yang senantiasa melakukan aktivitas sesuai keridhoan Allah Swt.
Di sekolah, selain tempat untuk belajar, sekolah juga menyediakan makan bergizi yang melibatkan para pakar, ahli gizi yang mampu menghindari resiko-resiko seperti keracunan. Setiap daerah akan diutus para pakar yang kompeten dibidangnya. Tentu tidak mustahil bagi negara Islam untuk mewujudkan kebijakan tersebut, dikarenakan Islam mempunyai sumber dana yang banyak dan sumber pemasukan yang beragam. Dari semua itu, negara tidak akan bergantung pada negara lain dengan berhutang ataupun pungutan pajak yang berasal dari rakyat. Negara juga tidak akan mengimpor bahan baku dari luar dikarenakan negara benar-benar memastikan ketersediaan semua bahan baku.
Dengan penerapan mekanisme sesuai Syariat Islam inilah solusi stunting dan gizi buruk bisa diatasi. Oleh karena itu, negara sangat mampu membuat kebijakan MBG tanpa khawatir pendanaan yang tidak cukup dan gizi buruk. Penerapan Islam ini tidak akan mampu terwujud kecuali dengan adanya institusi Khilafah Islamiyah. Wallahua'lam bishawab.[AR]
0 Komentar