Oleh Nurdianti Jahidin, SKM
(Kontributor Vivisualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com- Kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun masih banyak terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Apalagi saat masuk musim penghujan seperti saat ini, banyak jalan yang berlubang tergenang air, becek dan berlumpur. Sehingga sulit untuk dilewati karena licin.
Kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sebagian jalan yang ada di Koltim mengalami rusak berat dan sulit dilalui. Salah satunya jalan yang menghubungkan Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Lambandia yang statusnya merupakan jalan Provinsi. Dalam sepekan terakhir saja, dilaporkan ada dua mobil truk yang bermuatan sawit dan material timbunan terguling karena tidak bisa melewati medan yang berlubang dan berlumpur.
Sebelumnya, pemerintah daerah mengatakan bahwa proyek pengaspalan jalan Ladongi-Lambandia merupakan wewenang provinsi dan tahun ini telah dianggarkan, bahkan saat ini sudah dalam tahap pelelangan. Tetapi masyarakat berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki jalan tersebut, pasalnya kondisi jalan tersebut bukan baru saja terjadi tetapi sudah cukup lama bahkan sudah menahun dibiarkan rusak. Bahkan selama ini sudah banyak masyarakat yang jadi korban akibat jalan rusak tersebut (LenteraSultra.com, 27/4/2024)
Buruknya Pengelolaan Infrastruktur
Persoalan jalan, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola. Pemerintah seharusnya peduli terhadap permasalah apa saja yang ada di tengah-tengah masyarakat termasuk persoalan infrastruktur jalan. Jalan adalah suatu hal yang sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya, baik aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi demi memenuhi hajat hidupnya. Dapat dikatakan bahwa jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat sehingga rusaknya jalan dapat mengganggu kehidupan dan dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi.
Namun mirisnya, fenomena jalan rusak di berbagai daerah tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah bahkan penanganannya pun terkesan sangat lambat. Di tengah banyaknya megaproyek infrastruktur yang pembangunannya di rancang sangat luar biasa, ternyata dibaliknya ada kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten dan wilayah-wilayah di bawahnya menyimpan banyak sekali permasalahan. Nyatanya, pembangunan tidak merata dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok. Fenomena tersebut menjadi bukti buruknya pengelolaan infrastruktur di negeri ini.
Buah Sistem Kapitalisme Neoliberal
Sejatinya, pengelolaan infrastruktur yang bermasalah adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Yang mana penguasa bukan menjadi pelayan rakyat tetapi menjelma menjadi pelayan para korporat. Sehingga wajar jika pemerintah lebih memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, kereta api cepat dan infrastruktur megah lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada korporat, dibandingkan memprioritaskan infrastruktur masyarakat yang tidak menghasilkan keuntungan bagi penguasa dan pengusaha. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk masyarakat maka itu dilakukan dengan dana yang minim sehingga kualitasnya pun sangat buruk.
Proyek-proyek infrastruktur yang tengah dijalankan pemerintah sejatinya bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada manfaat bisnis. Masyarakat harus membayar mahal untuk mendapatkan fasilitas megah tersebut. Sedangkan keuntungan bisnis masuk ke kantong-kantong para korporat. Wajar hal ini dapat terjadi karena sistem kapitalisme demokrasi memiliki konsep kebebasan berkepemilikan sehingga meniscayakan semua yang menjadi hak rakyat dapat di-privatisasi dan dikomersialkan, termasuk infrastruktur jalan. Sumber daya alam yang seharusnya dapat membiayai pembangunan infrastruktur rakyat juga ikut di-privatisasi oleh para korporat dengan restu dari pemerintah sendiri sebagai regulatornya.
Pengelolaan Infrastruktur dalam Islam
Infrastruktur, termasuk jalan dalam Islam merupakan kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pelayanannya terhadap rakyat. Sehingga pengelolaan dan penyediannya dilakukan oleh negara dengan prinsip riayah bukan bisnis. Apalagi di dalam Islam jalan merupakan harta milik umum yang tidak boleh di-privatisasi oleh swasta hingga memungut bayaran dari rakyat.
Negara wajib menjamin ketersediaan akses jalan yang baik serta fasilifas publik lainnya merata hingga ke seluruh pelosok negeri, bukan hanya menfokuskan pembangunan ke perkotaan saja. Selain itu, ketika terjadi masalah atau kerusakan infrastruktur, maka negara akan segera memperbaiki kerusakan tersebut dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Negara Islam juga memilki konsep pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis baitul mal. Salah satu sumber pemasukan baitul mal adalah pengelolaan sumber daya alam milik umum oleh negara. Sehingga negara mampu membangun infrastruktur yang berkualitas. Bahkan, ketika kas di baitul mal tidak mencukupi, namun jalan tersebut merupakan akses satu-satunya wilayah tersebut maka negara tetap wajib menyediakan. Dalam kondisi seperti itu negara boleh mengambil pajak (dharibah) dari rakyat yang kaya. Dan apabila hal itu memakan waktu yang lama tetapi pembangunan harus segera dilakukan maka negara boleh meminjam dari pihak lain selama pinjaman itu tidak ada unsur riba atau dijadikan alat mengintervensi negara oleh pihak lain.
Kekuasaan Adalah Amanah
Islam memandang kekuasaan adalah amanah Allah Swt yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga, penguasa akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh keseriusan.
Rasulullah saw pernah bersabda, bahwa seorang imam atau khalifah ibarat penggembala atau pengurus dan dia bertanggung jawab terhadap semua gembalaannya atau semua rakyat yang diurusinya.
Khalifah Umar bin Khattab menjadi contoh betapa beliau sangat amanah terhadap kekuasaannya. Beliau pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di jalan kota Baghdad niscaya aku akan dimintai pertanggungjawabannya, dan aku akan ditanyai Allah, 'Mengapa tidak meratakan jalan untuknya?'”
Hal di atas mencerminkan begitu amanahnya seorang pemimpin terhadap kondisi rakyatnya, meskipun hanya seekor binatang yang hidup di bawah wilayah kekuasaannya, tetapi beliau sangat memperhatikannya. Seorang Umar yang begitu perkasa sangat takut ditanya Rabb-nya tentang pertanggungjawabannya dalam memimpin.
Demikianlah, hanya Islam yang mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat termasuk masalah infrastruktur jalan dengan konsep pembangunannya yang komprehensif. Sehingga kemaslahatan publik hanya dapat tercapai dengan sistem Islam bukan kapitalisme neoliberal. Wallahu a'lam bish-shawab.[Dft]
0 Komentar