Oleh Audina Putri
(Aktivis Muslimah Pekanbaru)
Vivisualiterasi.com- Terhitung sejak 1 Maret 2024, dikabarkan akan ada kenaikan harga listrik, padahal saat ini harga bahan pangan lainnya tengah meroket. Harga beras juga masih belum mengalami penurunan, yang ada malah semakin naik, disusul dengan mahalnya harga cabai, hingga harga ayam potong. Di tengah kesulitan ekonomi yang begitu menghimpit masyarakat, kenaikan harga ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat bergantung pada harga bahan pangan, dan juga listrik.
Dalam laman Kompas.com ( 23/02/2024), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menetapkan kenaikan tarif listrik pada 01 Maret 2024. Alasan naiknya tarif listrik berdasarkan nilai tukar mata uang dollar AS terhadap rupiah (kurs), Indonesian Crude Price, Inflasi, atau harga batu bara acuan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu mengatakan, pemerintah punya pertimbangan dalam menetapkan tarif listrik periode Januari - maret 2024.
Tarif listrik Januari hingga Februari tidak dinaikkan sebab untuk menjaga daya saing pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga tingkat inflasi di tahun yang baru. Tapi mulai 1 Maret 2024, tarif listrik akan mengalami kenaikan. Tentu yang menjadi pertanyaan besar, karena pemerintah berniat menjaga daya saing dan daya beli, juga mencegah inflasi lalu mengapa pada akhirnya tarif listrik tetap naik? Bersamaan pula dengan naiknya harga bahan pokok?
Dampak Kapitalisasi Sumber Energi
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, sumber daya alam dikuasai atau dikelola oleh pihak swasta yang akan memberikan keuntungan kepada negara berupa pemasukan pajak. Namun dampaknya akan berakibat buruk terhadap situasi industri dalam negeri. Contohnya PLN yang harus membeli bahan bakar batu bara kepada perusahaan swasta. Padahal tambang batu bara ini merupakan sumber daya yang sangat penting. Andai saja bisa dikelola secara mandiri oleh negara lalu disalurkan kepada masyarakat melalui PLN, tentunya tarif listrik tidak akan mahal, apalagi selalu mengalami kenaikan.
Sayangnya dalam sistem saat ini, sumber daya alam yang sangat penting justru boleh dimiliki oleh satu individu saja, yang penting memiliki modal. Ini sebabnya sumber daya alam habis diperjual-belikan, maka dampaknya adalah rakyat harus membayar bahal demi mendapatkan listrik atau BBM. Sedangkan pemberian subsidi hanya kepada segelintir orang saja, itu pun sudah dianggap akan membebani APBN. Apalagi asas sistem kapitalisme saat ini yaitu mencari keuntungan, tentunya yang diutamakan adalah cuan tanpa memikirkan lagi bagaimana nasib rakyat dan bagaimana nantinya rakyat akan bertahan.
Jika kenaikan harga terjadi bersamaan, mulai dari bahan pangan, BBM, listrik, biaya kesehatan dan pendidikan, sementara pendapatan masyarakat masih saja tetap atau bahkan berkurang, maka akan menyebabkan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, Bahkan kematian.
Sementara para pemilik modal bebas menikmati keuntungan yang melimpah, rakyat malah menjadi semakin susah. Para penguasa sibuk menghitung bagiannya, sedangkan rakyatnya hidup menderita. Jadi, sangat tidak mungkin jika berharap kemakmuran dan kemaslahatan akan dirasakan oleh rakyat selama sistem ini masih terus digunakan.
Islam Mengatur dan Mengelola Sumber Daya
Dalam Islam, sumber daya alam tidak boleh dimiliki individu maupun swasta, melainkan harus dikelola dan distribusikan langsung oleh negara. Sabda Rasulullah saw:
"Kaum muslimin berserikat atas tiga perkara, yakni padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Listrik termasuk pada kategori api sebab mengalirkan energi panas yang berguna untuk menyalakan barang-barang elektronik.
Batu bara yang termasuk kepada barang tambang tak terbatas atau banyak jumlahnya sangat tidak boleh dimiliki individu atau swasta. Pengelolaannya harus dilakukan oleh negara. Dalam Islam, negara berperan sebagai pelayan umat. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan dan aturan yang diterapkan tidak boleh menzalimi rakyat. Negara yang menerapkan syariat Islam secara sempurna tidak akan mencari keuntungan dan mengabaikan kepentingan rakyatnya.
Negara akan membangun dan mengelola sendiri fasilitas pembangkit listrik, menggunakan bahan bakar yang juga dikelola secara mandiri, sehingga dapat didistribusikan kepada rakyat dengan harga murah dan tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan dan teratur, dan keuntungan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, bantuan modal, serta bantuan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata tanpa pandang bulu.
Khatimah
Islam menjadikan pejabat negara sebagai pelayan umat, yang akan memenuhi kebutuhan umat dan tidak akan membuat kebijakan yang akan menzalimi rakyat. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan memberikan hak hak masyarakat yang sudah seharusnya terpenuhi. Negara juga menjamin terpenuhinya energi melalui sumber daya alam yang dikelola secara mandiri, sehingga hasilnya benar-benar diberikan kepada rakyat dengan harga murah atau bahkan tanpa biaya. Wallahu a'lam Bish-showab.[AR]
0 Komentar