Oleh Umi Fahri
(Kontributor Vivisualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com- Tentu kita tidak asing dengan macet yang sering dialami masyarakat secara langsung pada umumnya. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang terjadi, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi pemerintah untuk segera menangani, dan mencarikan solusi tuntas juga tepat.
Kemacetan sendiri memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dapat memperlambat kinerja mereka yang terdampak macet. Seperti halnya para pekerja yang terlambat tiba di tempat kerja, anak sekolah telat sampai sekolah. Semua itu dapat terjadi pada kehidupan masyarakat yang memilih transportasi pribadi, daripada kendaraan umum.
Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana caranya? Semua ini tentu negara yang berperan penting dalam menangani segalanya. Dan upaya yang dilakukan pemerintah yaitu, menggalakkan pembangunan infrastuktur sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan kemacetan, baik di kota maupun daerah.
Pembangunan infrastuktur di Indonesia terus digenjot, terutama di Ibu Kota dan kota-kota madya. Sebab ini dipandang sangat penting untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan agar mobilisasi barang, jasa dan manusia lebih lancar. Dari sini pemerintah berharap, perekonomian pun bisa ikut tumbuh subur. Dengan demikian, apakah solusi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, atau sebaliknya?
Seperti halnya yang sedang berjalan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten. Proyek tersebut adalah jalan tol Serpong-Balaraja. Jalan tol ini merupakan jalan tol penghubung antara Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dengan jalan tol Tangerang-Merak. Ruas jalan ini direncanakan akan dibangun sepanjang 39.8 km, yang terbagi menjadi 3 seksi dengan rencana penyelesaian keseluruhan pada 2023.
Proses pembangunan jalan tol tersebut yang terbagi menjadi 3 seksi utama yaitu, seksi 1: Serpong-Legok, seksi 2: Legok-Pasir Barat, dan seksi 3: Pasir Barat-Balaraja.
PT Trans Bumi Serbaraja, sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Balaraja yang berfokus pada konstruksi seksi 1 mencapai progres sebesar 98% dari target awal, yang akan di Uji Laik Fungsi dilaksanakan pada April 2022 lalu.
Dengan harapan dibangunnya proyek jalan tol ini, masyarakat disekitar wilayah Serpong serta Balaraja dapat merasakan manfaat pembangunan proyek ini dalam bentuk kemudahan akses pengurangan waktu tempuh, dan kelancaran kegiatan perekonomian dalam upaya pengembangan wilayah. Selain itu, ruas jalan tol ini akan menjadi alternatif tambahan bagi lalu lintas yang ingin menghindari wilayah Jabodetabek yang padat akan kemacetan.
Kemudian proyek pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja seksi 2 di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tol ini yang dapat meningkatkan konektivitas menuju Merak dan Lampung, yang rencananya akan terhubung dengan tol Tangerang-Merak. Tol Serpong-Balaraja sepanjang 40 kilometer ini akan menjadi akses penting dalam mendukung kebutuhan logistik kawasan industri di Tangerang, Serang dan Cilegon. (CNBC Indonesia, 13 Juni 2023)
Begitu juga PSN PIK (Pantai Indah Kapuk), ada PIK 1 dan juga PIK 2. Di mana proyek PIK 1, menurut pengamat tata kota Nirwono Joga menilai, wilayah pulau reklamasi yang menjadi kawasan Pantai Indah Kapuk 1 tidak cocok menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Jika dilihat dari segi tata ruang dan kewilayahan, PIK 1 tetap lebih baik menjadi wilayah Jakarta Utara.
Sedangkan PIK 2, secara keseluruhan terdapat 3 desa yang bersentuhan langsung dengan proyek pembangunan PIK 2 yaitu desa Muara, desa Lemo, dan desa Salembaran yang ke-tiga desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Tangerang. (Katadata, 2 Agustus 2023)
Imbas dari proyek ini yang dirasakan oleh warga setempat adalah suara bising truk yang lalu-lalang membawa gundukan tanah yang menjadi material pembangunan PIK 2, disepanjang jalur Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Sehingga membuat jalanan menjadi sering bergetar dan juga sangat berdebu dan gersang saat siang hari. Hal lain yang merugikan warga mereka juga kehilangan akses jalan, banjir, bahkan kehilangan pekerjaan.
Bagaimana tidak, Pembangunan PIK 2 ini pengembang membangun tembok setinggi 5 meter yang membatasi perumahan elite dengan warga asli Desa Muara, desa Lemo, sebagian desa Salembaran. Tembok tinggi sepanjang 6 km tersebut menyebabkan jalan tikus yang biasa digunakan warga setempat menjadi tertutup.
Untuk merealisasikan pembangunan ini Indonesia menggandeng investor demi mendukung pembiayaan, baik investor dalam maupun luar negeri. Tata kelola infrastruktur yang mendasar pada peran korporasi, telah mengkerdilkan peran negara. Sehingga pembangunan tersebut bukannya mengarah pada kepentingan rakyat, melainkan kepentingan para korporasi semata.
Kerusakan demi kerusakan ini sejatinya akibat kesalahan paradigma, yang berorientasi pada materi. Infrastruktur dipandang sebagai indikator kemajuan daerah bahkan negara, sebab secara fisik diklaim sebagai pertumbuhan ekonomi. Pada faktanya, berbagai sarana belum tentu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai problematika saat ini yaitu, jalan-jalan macet yang menjadi momok, dan akan terus terjadi jika tanpa solusi tepat dalam menanganinya.
Semua kondisi ini dikembalikan pada satu sebab mendasar, yakni penerapan sistem kapitalisme yang menjadi tolak ukur segala aktivitas berdasarkan hitungan untung dan rugi. Selama sistem tersebut masih bercokol, tidak akan ada solusi tuntas bagi kesejahteraan rakyat.
Semua permasalahan di atas punya solusi tepat dan tuntas, yaitu dengan sistem Islam yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Infrastruktur dalam Islam dipandang sebagai salah satu pilar pembangunan peradaban. Penyediaan layanan kepada masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan, sangat tergantung pada infrastruktur yang ada. Sebab dalam hal ini, negara berperan penting dan menjadikan tanggung jawab yang harus dilakukan secara independen, sehingga tidak tergantung pada asing.
Instrumen negara dalam pembangunan berbasis kemaslahatan rakyat. Pembangunan infrastruktur akan diserahkan pada ahlinya, dengan pembiayaan negara. Semuanya harus memenuhi pandangan pada dunia secara keseluruhan. Negara akan memastikan pembangunan tepat guna, sesuai kebutuhan umat dan negara.
Penerapan sistem Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah. Selama 13 abad menorehkan kecemerlangan di semua bidang, termasuk infrastruktur. Pada masa akhir kepemimpinan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1900, jalur ini dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Karena sebelumnya mereka menggunakan unta selama perjalanan, hingga berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan.
Inilah masa keemasan dalam Islam, infrastruktur maju pesat dan kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sistem Islam mampu menuntaskan segala permasalahan kehidupan manusia, dengan sempurna dan totalitas tanpa tambal sulam. Wallahu a'lam bish-shawab.[Dft]
0 Komentar