Oleh Fitriani, S. Hi.
(Guru dan Aktivis Dakwah)
Vivisualiterasi.com- Proyek pembangunan IKN masih terus berlangsung. Walaupun sejak awal terjadi pro dan kontra karena ketidakjelasan kepentingan dibalik pembangunan IKN ini namun pemerintah tetap saja melanjutkannya. Bahkan disela KTT APEC di San Fransisco, saat mengisi di Stanford University sebagai Dosen tamu Jokowi mengajak mahasiswa untuk mengunjungi IKN. Jokowi menjadikan IKN sebagai salah satu yang dipromosikan baik dalam bentuk kerjasama ataupun investasi. (republika.co.id, 17/11/2023).
Promosi yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendapatkan investor memang massif dan terus dilakukan. Mengingat hingga saat ini masih belum terlalu banyak investor yang melakukan investasi terhadap pembangunan IKN ini.
Namun dengan promosi itu pemerintah saat ini yakin akan banyak investor baik swasta maupun itu asing yang siap berinvestasi. Karena seperti pernyataan Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadia yang menegaskan bahwa pembangunan IKN akan jalan terus bahkan harga mati dan tidak akan mundur karena sudah ada beberapa investor yang berminat berinvestasi diantaranya dari Uni Emirat Arab, Cina, Taiwan, Korea dan banyak lagi ujarnya. Bahlil menambahkan bahwa para investor itu siap berinvestasi karena IKN di design khusus sebagai kawasan ramah lingkungan dan high tekhnologi, belum lagi tanahnya juga tergolong murah. (bisnis.com, 22/10/2022)
Maka sejak awal digulirkannya wacana pemindahan IKN ini banyak yang mempertanyakan sebenarnya IKN ini untuk kepentingan siapa? Karena kenyataannya yang menjadikan dasar pemindahan IKN itu bukanlah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kesannya pemindahan IKN ini begitu dipaksakan karena memang bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. Apalagi dengan kebutuhan dana yang sedemikian besar dan pemerintah ternyata tidak memiliki dana untuk perpindahan itu dan untuk merealisasikan pembangunan IKN tersebut justru sibuk mencari talangan dana dari para investor. Jadi, bisa jika dikatakan bahwa pembangunan IKN ini adalah untuk kepentingan para kapitalis bukan kepentlngan rakyat.
Apalagi di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit dan serba susah, maka ini harusnya yang menjadi prioritas para penguasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini. Terutama problem kemiskinan yang melilit negeri ini. Lihatlah berapa banyak kasus bunuh diri terjadi karena masalah ekonomi, perceraian meningkat juga karena masala ekonomi, dan masalah-masalah lain yang membutuhkan penyelesaian segera yang seharusnya menjadi tanggung jawab penguasa saat ini. Bukan malah sibuk memindahkan ibu kota negara yang sebenarnya tidak urgen sama sekali. Kalaupun ada modal pemerintah untuk kepindahan IKN itu, lebih utama modal itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat diatas.
Namun fakta dan kenyataannya modal itu minim bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Dan negara justru berharap kepada para investor untuk proses pembangunannya.
Maka sangat berbahaya jika dana pembangunan itu justru berharap kepada para investor. Sangat berbahaya jika pembangunan dilakukan justru dari dana investasi asing. Karena itu bisa mengancam kedaulatan negeri ini. Padahal potensi modal sejatinya ada banyak, diantaranya melalui pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah, yang mampu menjadi sumber pedapatan negara. Maka seharusnya penguasa negeri ini fokus untuk mengelola kekayaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika dikelola dengan sebaik-baiknya maka lebih dari cukup untuk bisa dijadikan sebagai modal pembangunan. Sehaingga tidak hanya fokus dengan menggaet para investor asing atau bahkan dengan menambah hutang. Hutang yang sudah menumpuk bisa dipastikan akan lebih menumpuk lagi. Sehingga akan mempengaruhi segala kebijakan yang akan diterapkan dinegeri ini. Inilah yang terjadi ketika penguasa negeri ini bertopang kepada system kapitalis, hanya berharap modal pembangunan kepada para investor semata.
Maka berbeda dengan Islam, Islam menjadikan Pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt., Islam juga menetapkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan harus sejalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka negara harusnya benar-benar memikirkan apakah proyek IKN itu memang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau justru hanya mementingkan kepentingan segelintir orang yaitu para capital (pemilik modal). Sehingga yang ada rakyat justru sangat dirugikan dengan adanya proyek IKN ini.
Islam memiliki banyak sekali sumber keuangan negara, salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam, ada fa`i, ghanimah, kharaj, jizyah, dan sumber pemasukan lainnya sehingga dalam membangun tidak tergantung pada investor apalagi investor asing yang jelas bisa membahayakan kedaulatan negara. Islam menjaga kemandirian bangsa dalam melaksanakan program pembangunan sehingga tidak akan ada intervensi apapun yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat. Jadi negara semata-mata hanya akan memperhatikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat, karena fungsi negara adalah sebagai ra`in (pelayan) bagi rakyat sebagaimana sabda Rasulullah saw:
"Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR Ahmad, Bukhari)
Maka sudah selayaknya para penguasa negeri ini betul-betul berpegang pada prinsip bahwa pembangunan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan yang lain. Walaupun sepertinya jauh panggang dari api, karena negara yang betul-betul peduli dengan kemaslahatan rakyat hanyalah negara yang berpijak pada aturan sang pencipta, negara yang mau menerapkan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah lah yang bisa mewujudkannya. Bukan negara yang menerapkan aturan buatan manusia yang hanya akan mengahslkan berbagai kedzoliman dan kerusakan seperti system kapitalis hari ini. Maka umat saat ini harus terus berjuang dan serius untuk mewujudkan negara itu. Bahkan menjadi agenda utama perjuangan mereka. Karena hanya dalam negara Khilafah kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat bisa terwujud. Wallahu a'lam bish-shawab.[Irw]
0 Komentar