Oleh Yuniyati
(Kontributor Vivisualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com- Bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mungkin inilah gambaran penanganan stunting di negeri ini. Seolah sangat sulit untuk bisa ditangani dan tidak kunjung dapat diselesaikan.
Padahal kasus stunting ini adalah persoalan yang serius yang harus segera diselesaikan karena hal ini berkaitan dengan masa depan bangsa. Generasi yang sehat tentu akan menjadikan masa depan bangsa yang gemilang.
Meskipun berbagai program penanganan telah dilontarkan pemerintah untuk mengatasi masalah stunting, seperti ide" Jo Kawin Bocah" (jangan menikah muda), seruan untuk gemar makan ikan (Gemarikan), sampai pada memberikan makanan bergizi baik kepada anak-anak, tapi nyatanya tidak sanggup mengatasi masalah stunting di negeri ini.
Seperti yang berhasil dikutip oleh Beritasatu.com (30/11/2023), Anggota DPR Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai bahwa penanganan stunting di Indonesia belum optimal. Hal ini perlu melibatkan masyarakat untuk mendorong program stunting. Pemerintah melalui masyarakat harus menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak di daerah-daerah karena pemerintah telah menggelontorkan dana yang banyak untuk stunting.
Meskipun berbagai ide dan program diserukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting, tetapi tidak membuat masalah ini kunjung terselesaikan. Semua disebabkan karena penanganan penyelesaian masalah stunting ini tidak menyentuh kepada akar permasalahannya.
Mirisnya lagi justru di tengah masalah stunting yang tak kunjung terselesaikan ini, dana besar yang telah digelontorkan oleh pemerintah malah dijadikan ajang korupsi oleh para pejabat di daerah-daerah.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan dana penanganan stunting di tingkat daerah yang digunakan untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. Penyelewengan dana stunting oleh pejabat negara ini menjadi salah satu penyebab lambatnya penurunan prevalensi stunting. (Beritasatu.com, 30/11/2023)
Mencegah dan mengatasi stunting memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Bahkan mungkin justru tidak akan pernah terselesaikan.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah seolah memberikan peluang kepada para pejabat untuk memenuhi ambisi dan nafsu mereka, sehingga para pejabat tidak segan-segan menggunakan dana penanganan stunting untuk perjalanan dinas.
Di sisi lain penanganan stunting di beberapa daerah tidak tepat sasaran. Masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi justru tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut. Sedangkan di daerah lain anak yang sehat dan bergizi baik justru malah mendapatkan tambahan makanan bergizi.
Solusi dari masalah stunting ini sejatinya adalah dengan pemenuhan gizi yang seimbang secara berkesinambungan, tetapi kondisi masyarakat saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Jangankan untuk memenuhi gizi seimbang, untuk makan sehari-hari saja masih belum tentu mampu. Jadi program-program penanganan stunting yang diserukan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah stunting selama kemiskinan belum terselesaikan.
Kemiskinan struktural adalah perkara yang mutlak terjadi dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi, karena sistem ini berorientasi pada materi sehingga sangat diskriminatif karena pro kepentingan para pemilik modal. Rakyat hanya dianggap beban dan dijadikan sebagai pendorong faktor produksi. Rakyat dijadikan sasaran empuk untuk dijadikan sapi perah bagi para pemilik modal.
Sistem ekonomi kapitalisme juga menjadikan pemerintah berparan sebagai regulator untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal yang talah menyokong mereka dalam meraih kursi kekuasaan.
Berbeda dengan sistem Islam, dengan berbagai mekanismenya Islam menjadikan generasi calon pemimpin umat. Negara menyediakan berbagai kebijakan dalam memenuhi kesejahteraan bagi rakyatnya termasuk pemenuhan gizi, sehingga mampu mencegah stunting pada anak-anak.
Negara juga menjamin terpenuhinya sandang, pangan dan papan serta kesehatan, pendidikan dan keamanan rakyatnya.
Khalifah sebagai penanggung jawab atas urusan rakyatnya melalui penerapan Islam secara keseluruhan akan memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.
Negara akan menyediakan lapangan kerja untuk rakyat baik dengan pendekatan langsung ataupun tidak langsung.
Secara langsung, negara akan menyediakan lapangan kerja, sebab dalam Islam sumber daya alam adalah merupakan kepemilikan umum (rakyat). Pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara bukan oleh swasta demi kesejahteraan rakyat. Membuka industri-industri dalam jumlah banyak yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Secara tidak langsung, negara menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif, sistem administrasi dan birokrasi yang mudah, sederhana, cepat tanpa pungutan.
Jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka beban tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, jika kerabatnya tidak ada atau tidak mampu, maka beban itu akan beralih kepada baitul mal, yaitu kepada negara.
Di dalam Islam, negara menjamin kebutuhan dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara mutlak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Pendapatan per keluarga dapat dialokasikan secara optimal untuk kebutuhan pokok termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Tidak ada solusi lain bagi penyelesaian masalah stunting kecuali hanya dengan penerapan syariat Islam, yang mampu mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana yang pernah dibangun oleh Rasulullah saw. Wallahua'lam bish-shawab. [Dft]
0 Komentar